Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu ke Jawa timur dan sekitarnya, Presiden SBY menyatakan bahwa daerah di Porong yang terendam lumpur panas berpotensi untuk dijadikan wisata geologi. Bila melihat kronik peristiwa yang terus bergulir di Porong, sebenarnya, Presiden terlambat menyebut istilah "wisata" bagi bencana yang telah merendam sepuluh ribu rumah lebih juga belasan pabrik dan beberapa sekolah SD hingga SMA itu. Kata "wisata" sudah disebut-sebut warga di Porong dan Sidoarjo sejak lama untuk menggeser kata "bencana" yang dulu merebak bagai teror.
Solusi demi solusi digagas dalam mengubah image Porong yang mengerikan, salah satunya menjadi tempat wisata. Ya, istilah "wisata lumpur" sudah sangat terkenal di antara warga Porong dan Sidoarjo jauh sebelum SBY melakukan kunjungan sesaat di sana. Utamanya, orang-orang suka menikmati "kawah" yang terbentuk akibat semburan lumpur panas itu. "Kawah" itu kering pada saat musim kemarau. Bahkan, para pemuda setempat sering main sepakbola di "kawah" bekas semburan lumpur itu.
Kenangan pahit akan rumah-rumah yang terendam lumpur, demonstrasi-demonstrasi massa yang cukup intens, juga pengungsian demi pengungsian yang harus terjadi akibat bencana semburan lumpur perlahan-lahan pudar. Orang-orang dari segenap penjuru Indonesia, bahkan mancanegara, menikmati pemandangan yang indah di "kawah" akibat bencana ini.
Kini, setelah hampir empat tahun bencana itu terjadi, masih ada banyak tugas penting yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan pihak Lapindo. Utamanya, itu berkaitan dengan pembangunan tol yang dirasa makin mendesak mengingat kemacetan yang makin lama makin parah terjadi di jalan raya yang berada di dekat semburan lumpur panas itu.Hingga bulan lalu masih tercatat banyak semburan gas liar yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Semburan itu juga muncul di jalan raya yang dilintasi banyak kendaraan. Rel kereta api yang berada di sebelah timur jalan raya juga terlihat amblas di beberapa bagian, yang tentunya berpotensi mengundang kecelakaan. Hal yang cukup parah adalah kejadian di hari Minggu dan Senin (18 dan 19 April lalu), saat terjadi banjir yang cukup lama di jalan raya di sekitar lokasi semburan lumpur.
Banjir itu menggenang cukup tinggi; di beberapa bagian jalan malah mencapai sekitar tiga puluh sentimeter. Kemacetan yang terjadi terhitung parah. Penulis juga turut terjebak dalam kemacetan itu saat hari Minggu malam (18 April 2010). Dari arah selatan, kemacetan dimulai sejak pertigaan Gempol yang jalan belokan ke arah timurnya menuju ke gerbang tol yang sudah ditutup akibat semburan lumpur Lapindo. Di bagian utara, kemacetan berawal dari jalan yang berada di bawah jembatan tol yang diputus.
Pada bulan Mei tahun lalu, tepat ketika usia bencana lumpur ini tiga tahun, ribuan warga yang sebagian besar berasal dari perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) menggelar aksi demo ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di Surabaya. Demo mereka memuat penolakan atas pemotongan uang ganti rugi. Dan masalah penggantirugian hingga kini masih saja jadi kemelut panjang, belum selesai-selesai.
Relokasi tol
Pada saat itu Pemprov Jatim tak berpangku tangan menanggapi demo yang terus bergulir. Bukan hanya menggagas soal ganti rugi, pada bulan Juni tahun lalu Pemprov sudah menggagas pembangunan jalan tol pengganti (relokasi tol) yang terputus akibat semburan lumpur. Waktu itu direncanakan kalau jalan tol baru itu dimulai pada tengah tahun 2010. Relokasi tol memang mendesak mengingat salah satu hambatan terbesar di jalur Surabaya-Malang atau ke dari Surabaya ke kota lainnya di bagian selatan adalah kemacetan di sekitar Pasar Porong. Kemacetan yang parah terutama terjadi hampir di tiap akhir minggu (hari Jumat sore sampai Minggu malam).
Sebagai langkah awal sebelum realisasi relokasi tol, bagian jalan raya yang melintasi desa Siring ke utara sudah dibangun sedemikian lebar dalam dua ruas (satu ruas bisa dilewati tiga mobil pada ruas jalan utara menuju selatan). Tetapi tetap saja kemacetan di Pasar Porong terjadi -- karena lebar jalan makin ke selatan makin kecil.
Sayangnya, hingga kini, relokasi tol belum dapat terwujud. Masalah utamanya adalah pembebasan lahan yang akan dijadikan tol. Sejauh ini sulit menemukan kesesuaian harga antara yang ditawarkan pemerintah dengan yang diajukan warga. Kebanyakan, warga mengajukan harga yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan pemerintah.
Pihak yang berada di ujung tombak masalah pembebasan lahan ini, yakni Panita Pembebasan Tanah (P2T), perlu bekerja ekstra keras melakukan dialog dan mencari solusi karena pihak Jasa Marga pernah menyatakan kalau pembangunan tol baru itu sendiri tak memakan waktu cukup lama, sekitar setahun. Jasa Marga bahkan sudah siap manakala suatu waktu diminta membangun tol baru. Sejauh ini sudah 70 persen lebih lahan yang sudah dibebaskan, dan pihak Jasa Marga baru bisa memulai pembangunan bila 100 persen lahan sudah dibebaskan. Perlu ada upaya berupa diskusi yang intens dan saling memahami antara pemerintah, Lapindo, Jasa Marga, BPLS, P2T, dan warga mengingat kerugian materi yang timbul akibat kemacetan di Porong makin tinggi dari hari ke hari.
Sah-sah saja bila lokasi semburan lumpur itu dicanangkan sebagai tujuan wisata yang lebih besar nantinya. Namun, itu bukanlah hal yang penting dan mendesak sebagai tindak lanjut penanganan bencana lumpur panas yang terus menyembur untuk saat-saat ini. Melihat kompleksitas persoalan yang terjadi akibat bencana lumpur panas ini, sudah saatnya pemerintah dan pihak-pihak terkait memberikan pemikiran yang konstruktif dan bukan mengambang atas bencana yang terjadi di Porong. Karena kejadiannya yang sudah menahun, pihak-pihak yang semestinya menuntaskan masalah ini bisa jadi perlahan-lahan mengabaikannya.***
*) Guru SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo dan pemerhati masalah sosial
No comments:
Post a Comment